Momentum reformasi sepuluh tahun lalu seharusnya telah mengantarkan bangsa ini pada tahap konsolidasi demokrasi yang lebih mapan. Tapi, hingga hari ini capaian reformasi belum menampakkan hasil yang menggembirakan.

Enam visi reformasi yang menjadi kulminasi perjuangan elemen muda demokratis belum lekang dalam ingatan, tetapi tak jua tampak dalam kenyataan. Penegakan hukum terkesan tebang pilih, pemberantasan korupsi belum menyentuh koruptor kakap, penyelesaian kasus HAM baru sebatas wacana.

Di berbagai daerah pemenuhan kebutuhan pokok semakin sulit. Antrean panjang sembako, gas, minyak tanah, dan minyak goreng menjadi pemandangan umum yang menohok nurani.

Persoalan bangsa kian bertambah berat dan rumit. Ibarat layang-layang yang benangnya kusut, mengurainya sungguh bukan perkara mudah. Mencoba mengurainya malah kusut di bagian lain. Mungkin solusinya mesti mengganti dengan benang yang baru sehingga layang-layang itu bisa terbang kembali sekehendak hati.

Harus ada satu agenda besar yang mendorong kita melompat lebih tinggi dan melangkah lebih maju. Dalam konteks inilah kita menimbang alternatif kepemimpinan kaum muda. Apalagi, generasi muda kerap meneriakkan tuntutan potong satu generasi atau bahkan revolusi.

Alternatif kepemimpinan kaum muda telah menjadi kesadaran kolektif bukan saja dari elemen muda aktivis ekstra pemerintahan melainkan dari kaum muda yang saat ini menduduki sejumlah jabatan publik. Sekadar contoh, di parlemen sejumlah anggota DPR membentuk Kaukus Muda Parlemen Indonesia yang beranggotakan lintas parpol.

Mereka berkumpul dengan idealisme muda dan menanggalkan egoisme partisan masing-masing. Mereka sadar belum memiliki infrastruktur politik yang memadai sehingga perlu gerakan kolektif.

Kepemimpinan parpol masih didominasi generasi tua. Sebagian parpol yang menempatkan kaum muda dalam puncak struktural parpol masih dipengaruhi secara dominan oleh generasi tua pada posisi ultrastruktur partai.

Peluang kaum muda

Pada 2009 kita akan melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden-wapres. Pemilu menjadi krusial karena menjadi momentum pergantian kepemimpinan nasional baik pada level eksekutif maupun legislatif.

Masyarakat yang memiliki political literate, mampu berpikir rasional, akan menjadikan momentum pemilu sebagai ajang evaluasi kepemimpinan nasional. Di luar wacana soal pengembangan sistem pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, wacana soal kepemimpinan muda mengemuka dan sangat patut untuk dipertimbangkan.

PKS memelopori wacana ini dengan mengusulkan batas atas usia calon presiden dan wakil presiden yang akan datang tidak lebih dari 60 tahun. Secara teknis, presiden-wapres mendatang akan menghadapi tantangan persoalan bangsa yang demikian pelik sehingga dibutuhkan stamina baik fisik, kejiwaan, maupun pikiran yang segar sehingga mampu menghasilkan solusi.

Di luar persoalan teknis, ide dasar usulan PKS tentu saja untuk mendorong dan membuka kesempatan calon pemimpin muda di negeri ini. Menjelang pemilu 2009 ini bursa calon presiden-wapres masih didominasi wajah lama (the sunset generation), nyaris tanpa alternatif calon pemimpin muda. Di berbagai jajak pendapat dan survei nama-nama mereka selalu masuk nominasi dan diunggulkan.

Padahal, bukan persoalan popularitas sehingga mereka menjadi pilihan/preferensi publik. Akan tetapi, lebih karena publik tidak diberikan pilihan yang lebih luas secara konsisten atas para pemimpin muda.

Hal ini terkait erat dengan sistem dan struktur politik pemilihan yang kita bangun yang tidak secara serius, sistemik, dan konsisten memunculkan kaderisasi bagi calon pemimpin muda. Atas dasar itulah usulan batas atas usia calon presiden-wapres 60 tahun patut dipertimbangkan secara serius.

Momentum hasil pilkada Jabar

Hasil pilkada Jawa Barat (Jabar) membawa angin segar bagi generasi muda calon pemimpin. Meskipun belum ada keputusan final, paling tidak lima lembaga survei telah mengonfirmasi kemenangan pasangan muda Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (HADE) sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar periode 2008-2013.

Jika asumsi quick count itu benar, kita akan mendapatkan gubernur-wakil gubernur yang sangat muda, baik ditinjau dari segi usia (karena keduanya kelahiran 1966) maupun berdasarkan pengalamannya di pemerintahan. Hebatnya mereka mampu menyaingi perolehan suara dua pasangan lain yang jauh lebih senior, baik dari segi usia, pengalaman, dan tentu saja popularitas.

Danny Setiawan adalah gubernur Jabar incumbent, sementara Agum Gumelar tokoh nasional yang sempat menyemarakkan bursa pemilu presiden-wapres 2004. Padahal, sebelum pemilihan digelar pasangan HADE sama sekali tidak diunggulkan.

Kemenangan HADE yang ’mengejutkan’ memunculkan beragam analisis, salah satu yang menguat tentang potensi dan peluang pemimpin muda. HADE fenomena kepercayaan masyarakat terhadap sosok muda.

Bisa jadi masyarakat Jabar jenuh dengan calon tua yang dianggap mewarisi birokrasi pemerintahan yang tidak menghadirkan perubahan dan kesejahteraan. Masyarakat melihat HADE sebagai sosok muda yang cenderung idealis, sederhana, tetapi berani menggariskan masa depan Jawa Barat yang lebih baik.

Jika politik pemilihan mengombinasikan popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas, HADE telah memenangkan ketiganya. Hal ini membuktikan bahwa dengan kesempatan yang terbuka ditambah kerja keras dan kerja cerdas ternyata calon pemimpin muda mampu memenangkan hati pemilih.

Selain itu, masyarakat memiliki kecenderungan semakin matang dan dewasa dalam menilai dan mengevaluasi kinerja kepemimpinan. Hanya pemimpin yang benar-benar sukses yang akan dipilih kembali pada pemilu berikutnya.

Pilkada Jabar mengonfirmasikan kenyataan lain bahwa masyarakat menginginkan perubahan dan pesan perubahan itu bisa jadi inheren dalam pasangan pemimpin muda seperti HADE. PKS telah memulai tradisi pengusungan calon kepala daerah dari kalangan muda sejak pilkada pertama pada 2005. Di antaranya pasangan terpilih Gubernur Bengkulu Ir Agusrin berusia 38 tahun dan wakilnya Syamlan berusia 40 tahun. Calon wakil gubernur pada pilgub DKI, Dani Anwar berusia 39 tahun serta yang terakhir pada pilgub Sumut calon wakil gubernur Gatot Pujonugroho (yang sementara unggul) berusia 45 tahun.

Soal afirmasi calon pemimpin muda, sistem pilkada harus kita akui lebih maju dan progresif. DPR RI baru saja mengesahkan Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang subtansinya antara lain mengatur partisipasi calon perseorangan dalam pilkada. UU baru juga merevisi persyaratan usia calon kepala daerah kabupaten/kota dari usia minimal 30 tahun menjadi usia minimal 25 tahun.

Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut menegaskan perluasan preferensi masyarakat daerah dalam menentukan dan memilih calon kepala daerah yang terbaik bagi daerahnya. Pertama, dibukanya peluang bagi calon perseorangan di samping calon yang diajukan oleh parpol diharapkan mampu mengakomodasi figur-figur berkualitas yang selama ini tidak dapat diakomodasi oleh parpol. Kedua, penurunan syarat minimal usia calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota merupakan terobosan maju untuk membuka peluang bagi generasi muda yang mampu dan dipercaya masyarakat untuk menjadi kepala daerah.

Mahfudz Siddiq, Ketua Fraksi PKS DPR RI

Benarkah perubahan cepat yang dialami Indonesia dewasa ini telah membuat rakyat sulit mendengarkan? Sudah tiga kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berang melihat tamu-tamunya tertidur saat mendengarkan pidatonya di Istana Negara.

Ada indikasi kuat, para tamu terhormat itu sudah terbiasa berpidato ditinggal tidur audience-nya. Di DPR, suara rakyat pun banyak yang tidak didengarkan. Mereka sibuk berbicara, tetapi saat menteri menjawab, sebagian besar penanya sudah menghilang.

Dalam kampanye politik, situasinya tak jauh berbeda dengan demonstrasi yang digelar para tokoh publik di bundaran Hotel Indonesia. Jika tidak diiming-imingi duit atau kaus, yang ikut berbaris bisa dihitung dengan jari. Para menteri yang membawa misi dagang ke luar negeri pun kesulitan. Mereka yang diajak promosi tidak mau mendengarkan, apalagi ikut.

Malas mendengarkan

Sulitnya berbicara di publik bukan cuma urusan pejabat. Presenter CNN, Lary King, bahkan pernah menyatakan, banyak perempuan yang merasa lebih nyaman melahirkan (disaksikan 1-2 dokter) daripada berbicara di depan publik.

Namun, di era perubahan, mendengarkan jauh lebih sulit. Jika cuma mendengar, tentu tak sulit sebab telinga selalu terbuka. Namun, mendengarkan butuh pikiran, untuk itu diperlukan energi amat besar.

Jauh sebelum Presiden mengeluhkan tamu-tamunya yang tertidur, pakar komunikasi McGregor pernah mengingatkan (1970), manusia adalah makhluk yang malas. Kita malas mendengarkan jika yang bicara tidak benar-benar mampu membujuk (persuasif). Maka McGregor tidak menyalahkan pendengar jika mereka tertidur sebab secara alamiah manusia benar-benar malas mendengarkan.

Mendengarkan, merupakan upaya yang memerlukan energi dan konsentrasi. Energi bisa hilang di jalan karena kemacetan lalu lintas, amarah, dan berbagai masalah pekerjaan. Sementara konsentrasi ditentukan oleh daya persuasi pemimpin, gangguan-gangguan informasi, desain ruangan, pencahayaan, kualitas suara, dan intonasi serta protokoler.

Bayangkan, apa jadinya mendengarkan sesuatu dalam keadaan yang penuh gangguan. Semakin sulit mendengarkan dan semakin mudah tertidur.

Era perubahan

Era perubahan ditandai dengan presentasi multimedia yang kaya ilustrasi. Kecepatan menjadi sangat penting. Lihatlah presenter-presenter dan dialog-dialog di televisi. Semua berbicara sangat cepat dalam hitungan detik. Tidak ada tempat lagi bagi narasumber yang lemot (lemah otak) atau laksmi (lambat mikir).

Intonasi suara yang naik-turun berirama secara ekstrem, bahkan berteriak, menjadi penentu apakah penonton memindahkan channel-nya atau tidak.

Mereka juga tampil lebih muda, lebih modis, lebih berani dengan warna, jokes, contoh, bahkan konflik dan drama. Terus terang, spontan, dan bicara tanpa teks.

Seorang tak akan dibiarkan bicara sendiri bermenit-menit. Selalu saja ada yang memotong pembicaraan.

Sehari-hari masyarakat juga mulai terbiasa berkomunikasi cepat dengan kalimat-kalimat pendek (SMS). Di luar itu, berita-berita digital dan lebih menghibur mengepung masyarakat. Semua lebih singkat, lebih cepat, lebih menarik. Suka atau tidak suka, kebiasaan baru masyarakat mendengar yang demikian telah membentuk cara baru berkomunikasi.

Bagaimana para pejabat pemerintah kita berbicara?

Jujur, harus kita katakan, mereka semua mengabaikan berbagai tuntutan perubahan itu. Pidatonya panjang, bertele-tele, terlalu banyak basa-basi dan nasihat, serta disampaikan sambil membaca dan tanpa ekspresi. Kecepatannya lamban, intonasinya lemah, tidak ada interaksi, sementara penampilannya serius dan kaku.

Kalau para pejabat publik mengabaikan semua itu, bisa dibayangkan bagaimana mereka mengurus pembangunan. Semua orang bicara sendiri-sendiri dan tidak ada lagi yang mendengarkan. Tensi meninggi, amarah tak terkendali, respek memudar karena kita mendengar hanya karena terpaksa.

Jangan terkejut bila rakyat lebih memilih dipimpin selebriti yang mengerti perubahan dan lancar berkomunikasi daripada politisi yang kurang memahami denyut nadi perubahan.

Reformasi keprotokolan

Kegagalan komunikasi para pemimpin dan gagalnya rakyat mendengarkan, sebenarnya tidak lepas dari gagalnya reformasi keprotokolan dalam beradaptasi dengan perubahan. Protokol telah menjadi sebuah ”komunitas pedalaman” yang pekerjaan sehari-harinya rutin, dan kalau ditanya mengapa harus demikian aturannya, jawabnya adalah karena kemarin juga demikian.

Presentasi dan pidato pemimpin dibuat tegang, kaku, dan tertulis secara runtut, dengan metode cut and paste, sehingga semua pembukaan dan penutupannya sama. Pemimpin seakan-akan dipenjara dan dibelenggu dengan aturan-aturan protokol dan tradisi yang dibuat satu-dua dekade lalu.

Pemimpin yang terbelenggu pun mengikuti semua itu dengan patuh sehingga administrasinya bagus, tetapi rakyatnya malas mendengarkan. Kalau pejabat yang berwenang berhalangan, penggantinya wajib membacakan teks yang sudah disiapkan. Hanya membacakan saja. Padahal, pemimpin perlu sadar konteks, mendengarkan sebelum berbicara.

Protokol zaman sekarang dituntut lebih cerdas, mendorong agar pemimpinnya sadar konteks dan membiasakan berpidato tanpa membaca, tetapi tetap bisa berbicara ringkas, padat, cepat, berirama, dan interaktif.

Hanya inilah yang bisa menyelamatkan respek masyarakat terhadap pemimpinnya. Ayo bongkar kebiasaan lama yang sudah ketinggalan zaman sampai tuntas. Pemimpin jangan lagi lemot dengan pidato sambil membaca teks.

Rhenald Kasali Pengajar di Universitas Indonesia

Agak mengejutkan, ketentuan ihwal persyaratan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menghilangkan syarat domisili dan nonpartai politik.

Pasal 12 UU Pemilu yang disahkan 5 Maret lalu hanya menyebutkan, mereka yang bisa mendaftar jadi calon anggota DPD “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berarti, siapa pun, asal sanggup mengumpulkan sekian ribu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ditetapkan, boleh mendaftar kendati yang bersangkutan tidak berdomisili alias bukan warga provinsi tersebut.

Padahal, UU 12/2003 mengatur syarat domisili, yakni calon anggota DPD sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 (tujuh belas) tahun di provinsi yang bersangkutan.

Alih-alih memperbaiki ketentuan ini, DPR justru mencoret syarat domisili dan nonparpol.

Ada sejumlah alasan mengapa ketentuan Pasal 12 dan Pasal 67 disahkan. Pertama, DPD tak memiliki daya tawar di hadapan DPR yang kian dikendalikan oligarki partai politik.

Kedua, kekuatan ide dan tekanan politik dari luar parlemen tak cukup mumpuni mencegahnya. Dua situasi tadi telah membikin DPD bak “anak tiri” dalam lembaga legislatif kita.

Buat saya, ini akrobat yang berdampak banyak bagi sistem perwakilan kita yang mengadaptasi bikameralisme. DPD dibentuk sebagai kamar kedua (second chamber) lantaran keterwakilan wilayah (ruang) -dalam hal ini daerah provinsi- dirasa tak mungkin bisa diakomodasi dan diperjuangkan oleh DPR secara memadai dan kontinyu. Pasalnya, kamar terakhir lebih mencerminkan keterwakilan penduduk (politik).

Dalam sejarah konstitusionalisme kita, DPD bisa dibilang kelanjutan ide kreatif para pendiri bangsa bahwa unsur daerah dan unsur golongan harus tecermin dalam lembaga legislatif.

Misalnya, dalam periode 1945-1998, dikenal utusan daerah dan utusan golongan yang berkumpul dalam FUD dan FUG di MPR. Tidak seperti anggota DPR yang dipilih lewat pemilu, anggota FUD dan FUG diangkat oleh presiden.

Tetapi, semangat zaman baru menghendaki reformasi sistem perwakilan sebagai kelanjutan penataan hubungan pusat-daerah tak terhindarkan. Unsur daerah diakomodasi dalam kamar sendiri dalam parlemen. Sedangkan unsur golongan dirasa sudah terjembatani oleh keterwakilan penduduk (politik) lewat DPR.

Berbiaknya kesadaran ihwal perlunya bikameralisme adalah karakteristik masa modern di banyak negara untuk menopang keutuhan negara dan integrasi nasional. Menurut C.F. Strong (1965), kamar kedua memikul setidaknya tiga peran penting. Pertama, kamar kedua dapat mencegah pengesahan UU secara tergesa-gesa dan tidak direncanakan secara matang oleh satu majelis.

Kedua, kesadaran sebagai satu-satunya kekuasaan (legislatif) untuk dimintai nasihat dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan tirani. Ketiga, seyogianya setiap saat harus ada pusat resistensi terhadap kekuasaan yang dominan dalam suatu negara.

* Moh Samsul Arifin, salah satu penulis “Perempuan Punya Pilihan!”

Tatanan politik macam apakah yang hendak dicapai oleh Undang-Undang Pemilu yang baru, khususnya pasal-pasal yang mengatur sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD? Pembuat UU ini tampaknya berupaya mempertajam misi UU Nomor 12 Tahun 2003 untuk mewujudkan keseimbangan keterwakilan penduduk dengan akuntabilitas wakil rakyat.

Besaran daerah pemilihan atau dapil anggota DPR diturunkan dari 3-10 menjadi 3-12 kursi (besaran dapil anggota DPRD tetap), tetapi hanya sedikit perubahan yang terjadi, berupa penambahan tujuh dapil karena penambahan 10 kursi DPR.

Kini 560 kursi DPR akan diperebutkan di 76 dapil pada 33 provinsi. Penajaman keterwakilan penduduk terjadi karena UU ini mengharuskan partai politik (parpol) peserta pemilu tidak saja mencalonkan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan, tetapi juga menempatkan sekurang-kurangnya satu perempuan dari setiap tiga calon di setiap dapil.

Penajaman akuntabilitas wakil rakyat kepada konstituen dapat dilihat pada unsur pemberian suara dan unsur rumus penentuan calon terpilih. Jika sebelumnya tanda coblosan di surat suara hanya pada kolom nama calon dinyatakan tidak sah, kini pemberian satu tanda hanya pada kolom nomor urut calon, atau hanya pada kolom nama calon, atau hanya pada kolom nama parpol dinyatakan sah.

Jika sebelumnya nomor urut calon dalam penetapan calon terpilih tidak berlaku hanya untuk calon yang mencapai jumlah suara sah yang sama atau melebihi BPP, kini nomor urut calon tidak berlaku untuk calon yang mencapai jumlah suara sah minimal 30 persen dari BPP.

Karena rumus baru ini akan memacu setiap calon memperoleh suara sebanyak-banyaknya, diperkirakan lebih dari 50 persen anggota DPR hasil Pemilu 2009 akan terpilih berdasarkan jumlah suara yang diperoleh.

UU Pemilu yang baru ini tak hanya menambah arena kompetisi untuk memperebutkan kursi DPR, tetapi juga mempertajam kompetisi antarcalon suatu parpol peserta pemilu di setiap dapil karena sistem ini memberi insentif bagi calon untuk melakukan kampanye mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

Sistem pemilu proporsional terbuka seperti ini mengharuskan setiap parpol peserta pemilu mengatur kompetisi internal antarcalon di setiap dapil agar persaingan berlangsung secara sehat. Sistem ini diperkirakan juga mendorong pemilih memberikan suara kepada calon yang dikehendaki sehingga pada Pemilu 2009 diperkirakan akan lebih banyak pemilih memberi tanda pada kolom nomor urut calon atau pada kolom nama calon daripada di kolom nama partai.

Jika perkiraan ini benar, dua hal diharapkan terjadi: para pemilih/konstituen pada setiap dapil akan menuntut pertanggungjawaban kepada wakil rakyat dan para wakil rakyat akan berupaya mempertanggungjawabkan tugasnya kepada konstituen.

Derajat keterbukaan sistem ini memang belum maksimal, tetapi sudah cukup memadai untuk memperkirakan konsekuensinya pada legitimasi wakil rakyat selain pada parpol. Tujuan sistem pemilu ini diharapkan akan terwujud melalui pembelajaran yang dialami parpol peserta pemilu, para calon dan pemilih sambil terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 (learning by doing).

Multipartai

Penciptaan sistem ”multipartai sederhana” tampaknya juga tetap menjadi tujuan sistem pemilu ini, tetapi kali ini hendak dicapai dengan cara lain.

Terlalu banyak parpol di DPR/DPRD, tetapi perolehan kursi yang relatif seimbang mendorong parpol di DPR/DPRD untuk lebih berorientasi pada ”bagi-bagi pasal” daripada berkompetisi untuk membuat UU/perda dan kebijakan publik lain yang menguntungkan masyarakat umum.

Terlalu banyak partai di DPR/DPRD, tetapi perolehan kursi yang relatif seimbang juga dipandang sebagai salah satu faktor yang menyebabkan pemerintahan yang kurang efektif.

Singkat kata, terlalu banyak partai dengan perolehan kursi yang relatif seimbang dipandang sebagai salah sebab mengapa demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia belum ada relevansinya bagi kesejahteraan rakyat.

Besaran dapil merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem kepartaian. Namun, pembuat UU tampaknya hendak mencapai sistem ”multipartai sederhana” tidak melalui instrumen besaran dapil, tetapi dengan instrumen ambang batas pemilu (electoral threshold) yang harus dicapai parpol.

Cara lama

Ambang batas cara lama dalam UU No 12/2003 dibatalkan sebelum sempat diterapkan untuk kemudian diganti dengan ambang batas model baru. Apabila sebelumnya suatu parpol peserta pemilu dapat mengikuti pemilu berikutnya bila mencapai sekurang-kurangnya 3 persen kursi DPR, kini suatu parpol peserta pemilu dapat memperoleh kursi di DPR dengan mencapai sekurang-kurangnya 2,5 persen suara dari total suara hasil pemilu anggota DPR (sekitar tiga juta suara), tetapi parpol peserta pemilu yang tidak mencapai ambang batas ini boleh ikut pemilu berikutnya.

Mekanisme pembagian sisa kursi DPR di setiap dapil juga hendak digunakan sebagai instrumen mengurangi jumlah partai di DPR. Setelah kursi dibagi kepada parpol peserta pemilu yang mencapai jumlah suara sama atau melebihi BPP, sisa kursi diberikan kepada parpol peserta pemilu yang mempunyai sisa suara minimal 50 persen BPP di dapil tersebut.

Akan tetapi, bila dengan cara ini masih terdapat sisa kursi, pembagian sisa kursi tersebut diangkat ke tingkat provinsi dengan menggunakan formula perwakilan berimbang. Jika satu provinsi terdiri atas satu dapil, pembagian kursi harus selesai di dapil tersebut. Peluang parpol peserta pemilu yang kecil dukungan pemilih untuk mendapat sisa kursi menjadi sangat berkurang.

Dengan mekanisme pembagian sisa kursi DPR seperti ini dan dengan ambang batas model baru ini, diperkirakan jumlah parpol yang berkiprah di DPR akan berkurang dari 16 partai sekarang (10 fraksi) menjadi 7-8 partai/fraksi.

Ramlan Surbakti Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga

Nyaris tidak diunggulkan oleh survei sebelumnya, berbagai penghitungan cepat (quick count) menunjukkan bahwa Ahmad Heryawan-Dede Yusuf bakal menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Demikian pula kejutan untuk duet Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho di Sumatera Utara. Aneka interpretasi pun bermunculan, bahkan sampai prediksi pemilu presiden.

Artikel ini bermaksud menganalisis beberapa aspek praktis komunikasi politik di seputar fenomena terbaru ini. Paling tidak, sementara ini tersedia tiga logika standar.

Pertama, sebuah mesin politik yang solid dengan kantong-kantong suara yang jelas, melaju di antara dua atau tiga massa relatif mengambang! Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terlahir sebagai partai ideologis, berbasis kader militan, rajin bekerja di kalangan kampus, kaum muda, dimulai dari perkotaan. PKS selanjutnya menyatakan diri terbuka (inklusif) dan mulai masuk pinggir kota serta pedesaan. Penyesuaian semacam ini yang membuat PKS mulai terhindar dari bahaya the ceiling effect saat sebuah partai demikian menonjolkan nilai-nilai agamis, bahkan di negara dengan dominasi agama tertentu sekali pun.

Kedua, tentu faktor terdapatnya calon ketiga, keempat, dan seterusnya. Semakin banyak jumlah pasangan, semakin terbuka peluang mesin partai yang solid dan kerja kader yang militan. Di DKI Jakarta saja, jika tersedia calon lebih dari dua pasangan, kemenangan minimalis pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto barangkali bisa buyar.

Orde Capek Antre

Ketiga, bahkan yang terpenting, rangkaian logika setelah Orde Lama muncullah Orde Baru, dan kini giliran Orde Capek Antre (Orca). Orca ini terlihat secara amat praktis dalam perasaan capek antre minyak tanah, antre minyak goreng, antre gas, antre beras, antre lapangan pekerjaan, bahkan capek untuk melihat berbagai antre itu (bagi yang tidak mengalaminya secara langsung). Dalam suasana Orca ini, lazim betul di banyak negara menggelegar kata-kata pamungkas: perubahan, pemimpin baru, atau pemimpin muda.

Faktor-faktor selanjutnya merupakan tambahan dan tentu saja selalu bisa dikembalikan ke analisis pengamat atau diklaim sebagai strategi jitu bagi yang melakukannya.

Dalam fenomena kemenangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade), isi pesan yang fokus ke kantong-kantong sebelumnya terasa amat tepat. Untuk memperluas modal dasar itu, dikembangkanlah formulasi janji riil yang menarik bagi pemilih pemuda, mahasiswa, karyawan swasta, mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan, bahkan untuk ibu rumah tangga. Penyediaan sejuta lapangan pekerjaan dalam jangka waktu tiga tahun dan segera mewujudkan pendidikan gratis sampai tingkat SMU adalah contoh pesan pamungkas itu.

Pastilah pasangan kandidat lain lebih kurang menjanjikan hal yang sama. Namun, akumulasi dari Orca dan janji-janji yang terlalu banyak (tidak fokus pada segmen yang tajam pula) membuat pemilih lama tetap loyal dan yang baru mulai berpaling kepada Hade.

Bagaimana dengan prediksi runtuhnya partai-partai besar, runtuhnya calon-calon tua, serta pengaruh selebritisasi?

Mungkin kita perlu berhati-hati membacanya sementara ini. Tiga logika sederhana komunikasi politik itu ternyata hanya cukup mengantarkan pasangan Hade untuk menang (dari perkiraan penghitungan cepat ) sekitar 40 persen. Artinya, dari suara yang masuk, ada 60 persen tidak memilih pasangan muda, tetapi mereka terbelah ke dua pilihan lain.

Di Sumatera Utara pun, Syamsul Arifin- Gatot Pujo Nugroho (Syampurno), berdasarkan penghitungan cepat sementara, hanya memperoleh sekitar 27 persen suara meski mereka diusung 11 partai. Memang, sebaliknya, dalam konteks seperti ini pukulan terasa relatif telak bagi partai-partai besar yang menguasai daerah itu pada pemilu sebelumnya.

Selebritisasi?

Soal selebritisasi, kita perlu menjernihkan apa definisinya dalam komunikasi politik serta siapa orangnya. Street (2004) ataupun West & Orman (2002), umumnya menyatakan bahwa selebritisasi politik bukan sekadar mengarah pada artis yang masuk bidang politik, melainkan politisi yang diberikan kesempatan banyak muncul di media, khususnya televisi, adalah juga politisi selebriti!

Jadi, Yuddy Chrisnandi atau tokoh-tokoh muda lain, jika banyak diberi kesempatan oleh media, mereka pun bisa menjadi lebih tergolong politisi selebriti ketimbang Dede Yusuf (meski Yuddy belum pernah main sinetron laga apa pun).

Dalam konteks selebritisasi komunikasi politik, Dede Yusuf sebetulnya sudah agak kurang intens (meski bisa saja kaum ibu masih mengingat Dede Yusuf sebagai Komandan Pasukan Bodrex dalam sebuah iklan lama).

Agum Gumelar mungkin lebih tinggi posisinya menurut definisi itu. Namun, kontribusi dari PAN, usia Dede dan pasangannya yang terasa pas, isi pesan yang ketat pada segmen yang terfokus, serta era Orca sebagai latar belakang momentumnya menjadikan Hade sebagai fenomena mutakhir!

Ilmuwan komunikasi politik pun percaya pada penampilan Hade dalam debat kandidat terakhirnya (sekali lagi dikaitkan dengan fokus suara siapa yang ingin mereka tuju). Syamsul Arifin pun di Sumatera Utara dengan penampilannya yang khas, apa adanya, merupakan selebriti dalam definisi komunikasi politik.

Ke depan, khususnya untuk Pemilu 2009, apa yang bisa kita katakan? Pandai- pandailah berkawan sehingga hitung-hitungan yang besar tidak terpecah-pecah melawan yang sedikit tetapi solid.

Orca memang menyediakan momentum untuk pemimpin baru, apalagi yang muda, tetapi kemampuan untuk fokus pada pesan dan segmen pemilih tetap menjadi kunci. Selebritisasi politik pun tidak selalu harus diartikan bermain sinetron atau iklan, tetapi sejauh mana Anda tersohor menawarkan sesuatu mengobati sindrom Orca!

Effendi Gazali Koordinator Program Master Komunikasi Politik UI

Jika mau terpilih lagi jadi presiden, gubernur, bupati, atau lurah, syaratnya mudah: jangan nganggur. Itu dibuktikan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi, Bupati Kebumen Rustriningsih, dan lurah saya.

“Pemimpin penganggur” tak berbakat jadi pemimpin karena terpilih untung-untungan. Setelah memerintah, ia menghabiskan dana, tenaga, perhatian, dan waktu untuk ngurusin musuh- musuhnya.

Dalam masa jabatan lima tahun, “pemimpin pekerja” bekerja 2-3 tahun saja, selebihnya leha-leha. Pemilih di negeri ini baik hati dan tak suka berharap muluk.

Masa 2-3 tahun itu dikenang manis para pemilih yang baik hati. Saat kampanye pemilihan masa jabatan kedua mulai, pemimpin pekerja tak perlu ngutang atau melégo harta untuk dana jualan citra.

Beda dengan pemimpin penganggur yang antiteori. Mereka nekat mengumbar janji surga dan didukung uang yang “tak ada sérinya” sampai menimbulkan histeria massa.

Setelah terpilih terbukti ia pemimpin penganggur yang lebih suka leha-leha. Menurut teori mantan Menkeu Bambang Subianto, ibarat sepak bola, pemimpin penganggur gemar pola permainan “2-1-2″.

“Menurut pola 2-1-2, jumlah pemain cuma lima,” saya tanya Pak Bambang. “Oh, yang enam kena kartu merah,” jawabnya.

Nah, menurut pola 2-1-2 di dua tahun pertama pemimpin penganggur sibuk konsolidasi tiada henti. Ia menempatkan sesama anték penganggur di mana-mana, gonta-ganti timnya, dan melampiaskan aneka hobinya.

Setelah itu, ia mau coba kerja serius satu tahun di tengah. Namun, berhubung terbiasa nganggur dan dihanyutkan aneka hobi, ia mirip anak balita yang sukar konsentrasi karena kurang perhatian.

Pada dua tahun terakhir masa jabatannya, ia kalap. Ia mengira “bekerja sama dengan kampanye” agar bisa terpilih kembali.

Namun, seperti kata lagu Panbers, “Terlambat sudah, terlambat sudah/Semuanya t’lah berlalu”. Pemimpin penganggur tidak hanya dikalahkan lawan-lawannya, tetapi juga dipermalukan pemilihnya.

Jadi, pelajaran paling berharga bagi yang menang di Pilgub Jabar dan Sumut: jangan jadi pemimpin penganggur. Partai-partai pemenang Pilgub Jabar dan Sumut membuktikan rekrutmen kaum muda berhasil.

Partai-partai yang kalah dapat pelajaran berharga juga, yakni jangan pernah lengah. Dan, yang menang dan yang kalah tetap dapat suara sebagai tanda rakyat masih percaya partai.

Meski MK membolehkan calon perseorangan/independen boleh ikut dalam pilkada, mereka kurang bertanggung jawab. Mereka tak punya ideologi, AD/ART, organisasi, dan seterusnya.

Betul istilah Rizal Ramli, mayoritas pemilih Jabar dan Sumut ogah memilih “mobil bekas” (incumbent) dan “tank mogok” (jenderal purnawirawan). Namun, calon perseorangan tak ubahnya “mobil dan tank mainan”.

Jangan buru-buru memvonis wajah-wajah lama sama dengan mobil bekas. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, mobil bekas lebih murah ketimbang mobil baru.

Dan, pedagang mobil di mana pun sama. Mereka pasti bilang mobil Anda loyang dan mobil mereka emas.

Dan, kalau tak mau naik mobil, masih bisa jalan kaki alias jadi golput. Jumlah golput yang sepertiga dari total pemilih di Pilgub DKI, Jabar, dan Sumut pertanda demokrasi makin sehat.

Mudah membaca fenomena tank mogok yang diawali kegagalan dua jenderal purnawirawan, Tamlicha Ali dan Djali Yusuf, di Pilgub Aceh. Padahal, Tamlicha putra Aceh dan Djali bekas panglima kodam di sana.

Kegagalan mantan jenderal pertanda rakyat meragukan strong leadership. Di masa yang penuh cobaan ini dibutuhkan pemimpin pekerja yang bernurani—tak melulu yang “serba kuat”.

Namun, kepemimpinan ala jenderal purnawirawan tetap relevan. Ada kemungkinan Sutiyoso, SBY, Wiranto, dan Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden tahun depan.

Posisi mereka tak mudah. Apalagi Megawati Soekarnoputri dan PDI-P plus Jusuf Kalla dan Golkar makin populer di tingkat nasional.

Debacles di Aceh, Jabar, dan Sumut wajib diantisipasi melalui microtargeting pemilih yang berubah. Pilpres 2009 tak lagi ajang jualan citra, tetapi jualan substansi.

Kampanye Wiranto yang fokus ke hal-ihwal kemiskinan sudah tepat. Prabowo lewat iklan di media menawarkan tema yang ingin memperbaiki nasib petani.

Di zaman digital banyak moda untuk menyampaikan pesan. Taktik microtargeting bertujuan menyampaikan pesan yang “dijahit” berdasarkan riset terhadap kelompok-kelompok masyarakat.

Lagi-lagi Pilgub Jabar dan Sumut membuktikan pemilih makin rasional. Capres-capres tipe pemimpin pekerja—bukan pemimpin penganggur—berkesempatan memodernisasi “ilmu kampanye”.

Otomatis persaingan makin modern. Oleh sebab itu, patut disayangkan ulah tabloid Sambung Hati 9949 yang memuat kartun di rubrik “Apa yang Kau Cari Palupi?”

Kartun menggambarkan “pria uzur berpenyakit dan wanita gemuk terbang menunggang sapu seperti nenek sihir”. Olok-olok ternyata bukan monopoli anak- anak, melainkan juga dilakukan “orang dewasa yang kekanak-kanakan”.

Lebih disayangkan, olok-olok berasal dari “orang istana”. SBY harus bertindak tegas daripada mengorbankan citranya.

Pasti ada maksudnya para pendiri republik ini memberi embel-embel “negara” dan “merdeka” untuk istana. Kalaupun mau iseng menggambar kartun tak lucu, pergilah ke Istana Mainan Hoya.

Jenaka dan Pandai Berkomunikasi dengan Rakyat
Berbeda dari pilgub Jabar yang dimenangi pasangan yang sama-sama muda, pilgub Sumatera Utara, Rabu (16/4), menghasilkan pasangan pemenang dengan kombinasi “tua-muda”. Termasuk dari sisi etnis yang menggabungkan pasangan Melayu dan Jawa. Siapa sebenarnya Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho?

Syamsul Arifin dikenal sebagai sosok yang sederhana. Saat publik ramai membicarakan namanya sebagai calon gubernur terpilih Sumatera Utara periode 2008-2013, pria 56 tahun yang sedang cuti sebagai bupati Langkat (Sumut) itu kemarin malah “menyepi” di Masjid Raya Medan.

Di sana, pria bertubuh subur tersebut berziarah ke makam mantan Gubernur Sumut (almarhum) Rizal Nurdin. Mengenakan peci hitam serta baju lengen pendek garis-garis biru muda, dia tampak khusyuk berdoa di makam Rizal yang meninggal dalam kecelakaan pesawat Mandala pada 2005 itu.

Selain ke makam Rizal, di masjid kebanggaan kota Medan tersebut, Syamsul yang tampak santai dengan sandal jepit hijau itu ikut salat isya berjamaah. Meski tampil sederhana, saat tiba dengan Toyota Prado hitam BK 1940 GP, masyarakat dan para jamaah masjid spontan berlarian menyalami. Dengan ramah, Syamsul pun menyalami satu per satu warga. Termasuk para pengemis yang biasa mangkal di sana.

“Saya datang ke makam almarhum Bang Rizal karena dia abang saya,” katanya usai berziarah.

Menurut Syamsul, kemenangannya masih bersifat sementara. Karena itu, dia meminta agar para pendukungnya tetap bersabar menunggu penghitungan oleh KPUD Sumut. “Adanya kemenangan sementara ini, saya sujud syukur. Dan masih terlalu banyak PR yang harus dikerjakan,” ungkapnya.

Kemenangan pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho yang diusung koalisi partai di bawah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memang sangat mengejutkan. Bahkan, Syamsul pun sampai terisak-isak saat jumpa pers di Kantor PKS Sumut di Jalan Kenanga, Medan, Rabu (16/4) lalu. “Saya tak menduga tukang kue jadi gubernur,” katanya.

Sebutan “tukang kue” itu untuk mengenang masa kecilnya yang miskin saat di Pangkalan Brandan. Saat bersekolah di SD dan SMP di bandar wilayah Kabupaten Langkat yang dekat dengan Aceh itu, Syamsul membantu orang tua dengan jualan kue dan membersihkan perahu nelayan.

Menurut sarjana ekonomi lulusan Universitas Amir Hamzah itu, jika benar-benar menjadi pemenang nanti, dia ingin menggandeng semua kalangan di Sumut. Termasuk para pesaingnya yang kalah dalam pilkada nanti. Sebab, banyak di antara calon yang maju dalam pilgub itu adalah kepala daerah-kepala daerah di Sumut.

Kunci kemenangan pasangan Syamsul-Gatot sangat sederhana. Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, pasangan itu meraih banyak pemilih dari kalangan menengah ke bawah. Meski secara fisik kurang menarik, Samsul memiliki kemampuan komunikasi yang sangat bagus. “Orangnya sederhana, jenaka, dan apa adanya. Singkat kata, dia itu pintar ngomong dan merebut hati orang,” ujar Qodari.

Bukan hanya kemampuan komunikasi yang baik, pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pudjo Nugroho juga diuntungkan atas berjalannya mesin partai pengusungnya, yaitu PKS. Ketika kekuatan figur relatif merata, pengaruh kinerja mesin partai sangat terasa. “Jadi, partai yang dukungan suaranya solid paling diuntungkan,” tegasnya.

Seperti Syamsul Arifin, Gatot, sapaan akrab Gatot Pujo Nugroho yang kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 11 Juni 1962, itu juga lahir dari keluarga sederhana. Namun, sejak dia bergabung di Partai Keadilan (PK) pada 1998, mimpi itu seolah datang sendiri. Tak ada yang spesial dari pria yang pernah jadi dosen di Universitas Sumatera Utara (USU) itu, kecuali senyumannya yang khas. Termasuk logat bicaranya yang masih khas Jawa.

Meski memiliki jabatan di PKS, dia tak mungkin bisa jadi calon Wagub jika tak dicalonkan partai. Sebab, semua keputusan itu berdasarkan hasil musyawarah dan keputusan partai. “Kita hanya menerima amanah dari partai,” kata insinyur jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Langkahnya menuju pentas pencalonan tidaklah gampang dan tak sendiri. Sebab, sebelumnya ada empat calon lain yang direstui PKS untuk diutus menjadi kandidat. Keempat nama itu adalah Sigit Pramono Asri, Nuh Abdul Muis, Surianda Lubis, dan Heriansyah.

Namun, setelah melewati hasil Pemilihan Umum Internal (PUI) yang digelar PKS terhadap kader se-Sumut, ternyata pilihan suara terbanyak jatuh pada Gatot. “Memang saya yang paling tinggi waktu itu,” ujarnya.

Menurut Gatot, menjadi wakil gubernur sebetulnya bukan impiannya. Gatot yang meninggalkan kota kelahiran sejak 1983 dan kini menjadi pengusaha properti di Medan mengaku sejak kecil tergila-gila jadi seorang tentara. “Saya punya sejak kecil saya ingin jadi ustad atau TNI,” katanya.

Sakin kepinginnya jadi tentara, pria ini sempat mencoba masuk melalui jalur Secaba (Sekolah Calon Bintara). “Waktu itu orang tua tak memberi izin. Saat tes gagal, karena kaki saya terkena kutu air,” katanya.

Kenapa terkena kutu air? Ternyata sejak lulus STM di Magelang, suami anggota DPRD Deliserdang, Sumut, ini langsung kerja di proyek. “Sering kena semen sehingga kulit jadi rusak,” katanya.

Meski tidak ada pengalaman menjadi seorang dai, lewat pengalamannya bergaul dengan lembaga dakwah di kampus ITB secara perlahan ia bisa menguasai ilmu agama. “Makanya tadi saya bisa memberi tausiah,” katanya lalu tersenyum.

Menurut dia, karir politiknya di Partai Keadilan dimulai sejak 1983. “Jadi sejak awal PKS berdiri saya sudah ikut,” katanya. (*)

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat memunculkan kejutan besar. Pasangan generasi muda Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf diperkirakan menang berdasarkan hasil hitung cepat. Meskipun kita harus menunggu perhitungan formal dari KPUD Jabar, hasil hitung cepat menunjukkan isyarat jelas bahwa mayoritas menginginkan perubahan.

Ada angka golput cukup besar (ditaksir 35 persen). Ini bukti kekecewaan masyarakat belum sepenuhnya dapat disembuhkan.

Fakta itu sebagai pelajaran berharga, tidak hanya bagi kepala daerah incumbent, melainkan juga mengingatkan pemimpin baru yang akan diberi kepercayaan. Siapa pun yang ingin berkuasa harus mampu membaca pikiran dan perasaan rakyat. Mereka harus peka terhadap perkembangan pemikiran dan perasaan rakyat yang dipimpinnya.

Pelajaran lain yang patut direnungkan adalah keharusan regenerasi kepemimpinan. Ini tak berarti kaum tua harus dipaksa mundur dari gelanggang atau dilepas dari tanggung jawabnya untuk membangun bangsa. Tak berarti juga kaum muda harus merebut panggung kekuasaan dengan segala cara.

Kepemimpinan mengandung pengertian kemampuan mempersiapkan generasi yang akan melanjutkan perjuangan nilai dan ide bersama. Begitulah sekurang-kurangnya pandangan John C Maxwell, pakar manajemen dan kepemimpinan yang telah menjadi klasik.

Dalam salah satu buku larisnya, Maxwell (1996) mengutip pernyataan John F Kennedy dalam pidato televisi pada 1959. Kennedy menegaskan, “Sudah tiba waktunya untuk suatu generasi baru memimpin bangsa ini”.

Pidato itu sangat bertenaga dan sesuai dengan semangat yang tumbuh pada zamannya sehingga dua tahun kemudian dia terpilih menjadi presiden AS ke-35 pada usia 44 tahun. Usia yang tak jauh beda dengan Heryawan dan Dede (masing-masing 41 tahun).

Sejarah mencatat Kennedy berkuasa dalam waktu yang sangat singkat, hanya dua tahun (1961-1963). Tapi, itu tak terjadi karena dia gagal menjalankan tugas, melainkan karena dia teguh memegang prinsip dan akhirnya dikorbankan oleh sebuah konspirasi yang menjadi lembaran hitam dalam sejarah AS.

Salah satu pesan Kennedy yang amat terkenal untuk bangsa Amerika ialah: “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”. Pesan ini mengajarkan pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara, sangat relevan untuk mencambuk pejabat negara yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan keluarganya.

Kennedy juga menyampaikan seruan kepada bangsa-bangsa di dunia berkaitan dengan peran AS yang menjadi semakin sentral usai Perang Dunia II. “My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man”.

Spirit serupa muncul dari calon presiden AS Barack Obama yang menggencarkan tema kampanye: “CHANGE, we can believe in”. Bila pertanyaan dan kesangsian kini ditujukan kepada pasangan Heryawan dan Dede (Hade) yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), itu sangat wajar.

Kedua figur itu masih anak bawang dalam percaturan politik nasional dan sangat hijau dalam menangani pelik birokrasi pemerintahan. Kedua partai pendukungnya juga termasuk pendatang baru yang lahir di era reformasi.

Tapi, faktor kemudaan tidak selalu menjadi kelemahan karena bisa bermakna kegesitan, kesiapan untuk berkorban, dan ketulusan bekerja. Setiap generasi memiliki persepsi sendiri dan membangun jurang yang tak terjembatani. Klaim sepihak dilontarkan tanpa mempertimbangkan kapasitas, integritas dan akseptabilitasnya di mata publik.

Kapasitas artinya kemampuan untuk menjalankan semua tugas dengan segala persyaratan yang berat. Integritas adalah kualitas moral yang akan mencegah seseorang dari segala bentuk penyimpangan. Akseptabilitas bermakna kepercayaan yang diberikan publik dari berbagai macam latar belakang.

Pasangan Hade terbukti telah mendapat akseptabilitas yang luas, tetapi kapasitas dan integritasnya masih harus diuji. Jika berhasil mengatasi ujian itu dengan baik, maka akseptabilitas mereka akan bertambah luas. Bila dipandang dari esensi kepemimpinan, persoalannya bukan terletak pada umur, tua atau muda.

Seorang tokoh tua mungkin telah banyak pengalaman dan teruji dalam praktik, tapi integritasnya boleh jadi sudah luntur dan akibatnya masyarakat hilang kepercayaan. Rekam jejak yang panjang dalam berbagai posisi dan jabatan tidak berbuah credit point, tapi diskredit dan defisit kepercayaan.

Jika seorang tokoh senior macam itu memaksakan diri berkuasa, ia mengkhianati esensi kepemimpinan. Sebaliknya, seorang tokoh muda wajar saja bila miskin pengalaman dan kapasitasnya diragukan.

Namun, masyarakat bisa melihat integritas tokoh muda yang tinggi dalam beberapa amanat yang pernah dijalankannya. Dari situ terbangun kepercayaan baru dan harapan bahwa perubahan bisa dilakukan jika tokoh muda itu diberi kesempatan lebih luas untuk memimpin. Maka, tokoh muda bisa mengalami surplus kepercayaan di tengah keterbatasannya.

Fakta yang terjadi bisa berbeda. Ada tokoh senior yang kapasitas dan integritasnya mumpuni. Karena itu kepercayaan masyarakat terus tinggi. Tokoh macam ini sulit tergantikan. Hanya kearifan dan kebesaran jiwanya yang membuat alih generasi mungkin terjadi.

Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika pada masa akhir hidupnya mengangkat Usamah bin Zaid sebagai komandan pasukan untuk menghadapi tentara Romawi. Dalam barisan Usamah terdapat para sahabat senior.

Kemampuan Usamah teruji betul di lapangan, tak hanya mengandalkan kemasyhuran ayahnya, Zaid bin Haritsah. Sayang, dalam sejarah Indonesia kita menyaksikan tokoh sekelas Soekarno atau Soeharto gagal mempersiapkan regenerasi sehingga bangsa ini secara kolektif tidak mengalami pematangan kepemimpinan nasional.

Fakta lain yang menyedihkan juga tak mustahil terjadi. Ada tokoh muda yang mendapat kepercayaan publik, tapi enggan belajar meningkatkan kapasitas dan menjaga integritasnya. Akibatnya, masa uji kepemimpinannya sia-sia.

Masyarakat menyaksikan inkompetensi dan under capacity, di samping pelarutan sikap dan nilai. Pada titik ini frustrasi publik akan meledak karena tokoh muda yang dipercaya akan melakukan perubahan mengandaskan harapan yang tersisa.

Kita menyambut gembira keberanian warga Ciheulang di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, yang bertekad akan menagih janji gubernur dan wakil gubernur Jabar yang baru terpilih. Pada masa kampanye para cagub/cawagub berjanji akan memperjuangkan layanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga miskin.

Masa kampanye pilkada Jabar ditandai dengan peristiwa tragis ketika atap gedung SD Pasundan 3 di Babakan Ciparay rontok dan melukai sejumlah muridnya (27/3). Pemimpin muda tak boleh alergi dengan kritik dan tuntutan warga.

Sejak sekarang mereka harus bersiap bekerja 24 jam sehari dan tujuh hari dalam sepekan. Tak ada waktu menghibur diri. Derita warga juga datang silih-berganti.

Hiburan bagi seorang pemimpin ialah apabila menyaksikan warganya tak ada lagi yang kelaparan dan bisa tersenyum karena mendapat pekerjaan layak. Kebahagiaan pemimpin apabila seluruh warganya bisa menyekolahkan anak sehingga menjadi calon pemimpin yang lebih berkualitas pada masa depan.

Musholli, Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial

Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat mematahkan hitungan para peneliti dan amatan pakar politik. Tidak sedikit pengamat dan lembaga survei mengunggulkan Agum Gumelar-Nu’man.

Kita lihat, polling pra-pilkada selalu mengunggulkan Agum Gumelar-Nu’man (Aman) yang diusung PDI-P dan PPP sebagai pasangan populer. Akan tetapi, kenyataannya, yang unggul adalah pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Semula, Hade tidak diperhitungkan sebagai pemenang. Pasangan incumbent Danny Setiawan-Iwan Sulandjana (Da’i) yang diusung Golkar bahkan dinilai lebih kuat dilihat dari fasilitas politik, seperti penguasaan jaringan politik. Selain itu, pada Pemilu 2004, perolehan suara Partai Golkar di Jabar mencapai 29,4 persen, PDI-P 16,7 persen, PKS di posisi ketiga dengan perolehan suara 11,4 persen, lalu PPP memperoleh 9,9 persen dan Partai Demokrat 8,3 persen suara.

Sejumlah pertanyaan

Dari hasil hitungan lembaga yang melakukan penghitungan cepat (quick count), termasuk Kompas, sejak awal penghitungan suara, pasangan Hade adalah pemenang. Keunggulan Hade ini membongkar matematika politik lama yang menyimpulkan Jawa Barat sebagai basis Golkar di Pulau Jawa. Sebagai basis Golkar, setidaknya terobosan politik partai baru seperti PKS, misalnya, tidak begitu signifikan. Analisis ini ternyata salah.

Maka muncullah sejumlah pertanyaan: (a) Apakah ini bukti kemenangan kaum muda?; (b) Apakah ini cermin kaum selebriti memiliki masa depan-artinya popularitas menjadi determinan penting-dalam dunia politik di Tanah Air?; (c) Apakah ini sinyal keruntuhan oligarki partai tua?; (d) Apakah ini preseden keunggulan partai ideologis seperti PKS?; (e) Atau jangan-jangan ini sekadar dominasi politik parokial?

Kaum muda

Pertama, keunggulan kaum muda. Dua tahun terakhir, isu perubahan pada kabin politik kebangsaan selalu dilekatkan pada isu kepemimpinan muda. Tesis ini berdasarkan asumsi, jika kaum muda memimpin politik, maka perubahan signifikan bakal tercipta. Ciri dinamis, energik, transformatif, dan ciri lain yang melekat pada kaum muda merupakan modal utama.

Dalam konteks inilah, kemenangan pasangan muda Hade diklaim sejumlah kalangan sebagai kemenangan kaum muda. Sintesis seperti ini tentu sah-sah saja. Akan tetapi, betulkah ini dasar arkaik yang cukup kuat? Seberapa kuat tuntutan kepemimpinan muda dalam politik kita yang masih amat patriarkal? Dengan kata lain, kita memerlukan argumentasi lain atas keunggulan Hade.

Pengaruh selebriti

Kedua, keunggulan Hade barangkali terpaut eksistensi Dede Yusuf sebagai selebriti yang dikenal luas. Setidaknya, tanpa berkampanye pun, publik sudah mengenal siapa Dede Yusuf, meski itu bukan pengenalan politis.

Jika pilkada diselenggarakan di negara modern dengan tingkat pendidikan politik tinggi, jelas pemilih lebih mengutamakan pengenalan politis (agenda, visi-misi, program) daripada pengenalan publik. Namun dalam lingkup politik kita yang masih bergerak di permukaan (baca: politik citra), popularitas adalah modal. Maka wajar jika Hade mendominasi rural voters dan sub-urban voters.

Keruntuhan partai tua

Ketiga, boleh jadi pula, kemenangan Hade yang diusung partai politik yang muncul sesudah 1998, mencerminkan keruntuhan oligarki partai tua seperti Golkar dan PDI-P. Ada kejenuhan yang tak terbendung terhadap partai lama yang disimpulkan gagal membawa perubahan. Karena kalau diperhatikan, PK sendiri tidak lolos electoral threshold Pemilu 1999 sehingga harus berganti nama dari Partai Keadilan (PK) menjadi Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa mengikuti Pemilu 2004. Keunggulan partai baru terletak pada visi dan misi baru yang ditawarkan. Setidaknya pada tataran ideal, mereka diuntungkan oleh penekanan pada isu perubahan, sesuatu yang cukup sukar digarap oleh partai tua.

Struktur internal partai tua yang didominasi oleh figur lama dan nilai politik klasik (baca: patronase) menjadi alasan mengapa partai seperti Golkar dan PDI-P susah merebut hati pemilih yang antusias perubahan. Barack Obama di AS pun unggul karena slogan stand for change, sehingga politisi matang seperti Hillary Clinton pun terancam tergusur.

Partai ideologis

Keempat, boleh jadi kemenangan Hade mencerminkan adanya kontigensi bagi kehadiran partai ideologis seperti PKS di tengah masyarakat politik. Kalau hipotesis ini betul, kita dapat berkesimpulan, pemilih menghendaki partai politik yang memiliki karakter dan bisa dipercaya membawa perubahan. Dan hal itu hanya bisa datang dari partai yang memiliki ideologi yang jelas. Selain itu, partai ideologis lebih fokus. Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring mengaku partainya fokus menyosialisasikan Hade di sejumlah kabupaten-kota yang terbukti menjadi kantong massa PKS, seperti Bogor, Bekasi, Cianjur, Depok, dan Sukabumi.

Selain fokus, partai ideologis pun unggul dalam hal details. Berpikir dan bekerja detail adalah hal yang asing bagi partai lama yang biasa dengan politik mobilisasi massal dengan mesin kuat seperti birokrasi dan tentara. PKS hadir dengan pola pendekatan person to person atau door to door. Pola ini efektif karena menyentuh orang demi orang.

Dominasi politik parokial

Kelima, satu hal yang juga tak boleh diabaikan, keunggulan Hade bisa mencerminkan dominasi politik parokial. Secara teoretik, politik parokial ditandai oleh kesadaran politik yang rendah, pengetahuan akan kandidat amat minim, pengaruh paksaan atau mobilisasi kuat sehingga orang memilih bukan karena ”kehendak iklas” (Schumpeter, 1957).

Pada atmosfer parokialisme ini, determinasi dangkal seperti popularitas, uang, manipulasi, dan jaringan bosisme (Sidel, 1999) atau strong persons system (Abinales, 2000) adalah kunci kemenangan politik. Kita tidak menuduh Hade bertindak curang. Akan tetapi, popularitas Dede Yusuf merupakan modal penting. Itu pula sebabnya mengapa banyak artis belakangan bekerja di dan untuk partai politik.

Boni Hargens, Pengajar Ilmu Politik UI; Direktur Parrhesia Institute

Sengketa pilkada langsung Maluku Utara (Malut) kembali mengusik perhatian. Penentuan pemenang Pilkada Malut berlarut-larut. Kubu pasangan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo (diajukan koalisi Golkar-PAN dkk) dan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba (koalisi PKB-PKS-Demokrat dkk) sama-sama mengklaim sebagai pemenang.

Sebelumnya, MA memberi amar agar dilakukan penghitungan ulang di sejumlah kecamatan. Hasilnya, lagi-lagi ada dua versi penghitungan. Versi Plt Ketua KPU Malut memenangkan pasangan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo, sedangkan versi KPU Malut yang dinonaktifkan memenangkan pasangan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba.

Depdagri yang diberi wewenang Mahkamah Agung (MA) memberikan fatwa putusan tersebut malah mengembalikannya ke DPRD Malut (Jawa Pos, 4 April 2008). Mendagri mengatakan, “Sudah ada empat kali usul yang masuk (ke Depdagri) dengan nama pasangan berbeda-beda. Nanti kalau yang satu saya proses, kubu lain protes. Sebab, masing-masing punya argumentasi.”

Siapa Penentu Kemenangan?

Kemelut penentuan kemenangan Pilkada Malut menjadi tanda tanya besar, siapa sesungguhnya yang menentukan kemenangan calon? Bila kita merujuk pada pasal 106 dan 107 UU No 32/2004, ada dua rezim penentu kemenangan calon terpilih.

Pasal 106 berkaitan dengan perselisihan akibat adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keberatan tersebut berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon. MA memutus sengketa hasil penghitungan suara dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.

Dalam kasus Pilkada Malut, MA tidak memutus hasil penghitungan suara yang disengketakan, tetapi mengembalikan penghitungan ulang kepada KPU Maluku Utara.

Di sinilah pangkal awalnya karena seharusnya MA tinggal menentukan penghitungan mana yang dianggap sah, apakah penghitungan KPU Malut yang memenangkan pasangan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba yang kemudian dinonaktifkan ataukah penghitungan KPU Jakarta yang memenangkan pasangan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo.

Akibat keputusan tersebut, terdapat dua versi pemenang kembali. Versi penghitungan ulang Rahmi Husen dan Nurbaya Soleman (yang telah dinonaktifkan) pada 11 Februari 2008 di Hotel Bidakara dengan dalih melaksanakan kewajiban atas putusan MA memenangkan pasangan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba.

Beberapa hari kemudian, Plt KPU Malut Muchlis Tapitapi yang melakukan penghitungan sama memenangkan pasangan Abdul Gafur-Abdrurrahim Fabanyo.

Dampaknya, timbul polemik. Penghitungan pihak mana yang diakui? Apakah KPU Malut versi Rahmi Husen dan Nurbaya Soleman ataukah Plt KPU Malut Muchlis Tapitapi?

Dalam hal ini, kita bisa kembali pada pasal 109 UU No 32/2004 yang menjabarkan prosedurnya. Menurut pasal 109, pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih diusulkan DPRD provinsi kepada presiden melalui menteri dalam negeri berdasar berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Dalam kasus Pilkada Malut, bila DPRD Provinsi Maluku Utara taat asas, calon yang diusulkan adalah hasil penghitungan Plt KPU Malut Muchlis Tapitapi.

Anehnya, justru DPRD Provinsi Maluku Utara mengajukan empat kali surat kepada Mendagri dengan nama yang berbeda-beda. Padahal, bunyi pasal 109 UU No 32/2004 menegaskan dengan jelas bahwa usul pengesahan pengangkatan oleh DPRD berdasar pada berita penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi.

Ketidakpastian

Pernyataan Mendagri yang menegaskan bahwa DPRD Provinsi Malut telah mengusulkan surat dengan perbedaan nama pasangan calon memang seharusnya tidak terjadi. Namun, dalam kasus sengketa Pilkada Malut, lagi-lagi bila tidak ada faktor X, seharusnya secara aturan main yang berhak diusulkan adalah pasangan calon Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo yang didasarkan pada hasil penetapan Plt KPU Provinsi Malut Muchlis Tapitapi. Sebab, Rahmi Husen dan Nurbaya Soleman telah dinonaktifkan KPU atas dasar UU No 22/2007.

Anehnya, mengapa DPRD Provinsi Malut empat kali mengusulkan pengesahan pengangkatan dengan nama pasangan yang berbeda-beda.

Menurut saya, untuk memutus pertikaian politik yang lebih parah di Maluku Utara dan politisasi dalam penentuan calon terpilih untuk disahkan sebagai gubernur/wakil gubernur, sebaiknya Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini Mendagri, berpegang teguh pada pasal 109 UU No 32/2004. Pasal itu sudah menegaskan bahwa DPRD Provinsi Maluku Utara hanya dapat mengusulkan pengesahan pengangkatan calon untuk dilantik atas dasar berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi.

Departemen Dalam Negeri seharusnya tidak perlu mengembalikan kembali pada DPRD Maluku Utara bila dalam pengajuan tersebut pasangan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo pun diusulkan untuk disahkan pengangkatannya.

Masalahnya, penetapan calon terpilih versi KPU Malut mana yang menjadi dasar? Lagi-lagi kalau kita taat asas, berdasar UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, meski langkah KPU Jakarta mengambil alih dan menonaktifkan Rahmi Husen dan Nurbaya Soleman debatable, keduanya telah dinonaktifkan dan telah diangkat Plt ketua KPU Maluku Utara.

Karena itu, hasil penghitungan Plt Ketua KPU Maluku Utara itulah yang seharusnya dijadikan sebagai dasar oleh semua pihak, terlepas dari perbedaan kepentingan politik dan kekecewaan atas sistem yang ada.

* Moch. Nurhasim, peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI