“It’s the Voters, Stupid!”
-Kompas, 15/04/08-

Kemenangan cagub/cawagub Jawa Barat, Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (PKS-PAN), menjadi sign post yang yang menunjukkan demografi politik sedang berubah. Perilaku pemilih di Jabar bisa terulang kembali tahun 2009.

Secara historis Jabar sering lebih berperanan ketimbang Ibu Kota, Jakarta. Itu sebabnya, dalam mural sejarah bangsa ini posisi politik Jabar termasuk unik.

Heryawan-Dede, Tren atau Kebetulan?
-Jawa Pos, 15/04/08-

Kemenangan pasangan Heryawan-Dede Yusuf dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat, baik sebagai pasangan muda maupun sebagai pasangan yang diusung parpol menengah, merupakan tren ataukah kebetulan saja?

Pertanyaan itu muncul lantaran kemenangan pasangan Heryawan-Dede Yusuf adalah kejutan. Tidak ada satun pun lembaga survei yang sebelumnya membeberkan temuannya yang menunjukkan bahwa mereka bakal menang.

Empat Parpol Lapor Gratifikasi
Pelapor Tak Akan Kena Pasal Pidana
-Kompas, 15/04/08-

Jakarta, Kompas – Hanya empat partai politik yang telah melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari keempat partai politik yang melapor ke komisi itu, hanya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS saja yang rajin melaporkan gratifikasi yang diterima kadernya.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP saat dikonfirmasi wartawan, Senin (14/4) di Jakarta, membenarkan bahwa masih minim partai politik yang punya kepedulian melaporkan gratifikasi yang diterima para kadernya.

Berdasarkan data KPK, PKS melaporkan Rp 1,9 miliar dan merupakan parpol yang terbilang paling sering melaporkan.

Kelaparan dan Disfungsi Negara
Oleh Suswono
-Republika, 01/04/08-

Berita media tentang kematian seorang ibu hamil serta seorang anaknya karena kelaparan di Makassar sungguh sangat memilukan dan menghentak nurani bangsa ini. Fakta tersebut ternyata masih belum selesai.

Selanjutnya, muncul tayangan dan berita tentang fenomena anak-anak meregang nyawa karena busung lapar di Trenggalek dan NTT. Bahkan, daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan, yaitu Kota Bekasi juga tidak luput dari kasus balita yang menderita busung lapar.

Pilkada dan “Raja-raja Kecil”
-Kompas, 01/04/08-

Sudah tak terbilang berapa ongkos sosial akibat gonjang-ganjing pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah Tanah Air. Pengerahan massa dan sengketa di tingkat Mahkamah Agung kian menambah riuh dinamika politik lokal setelah sebelumnya telanjur marak dengan pemekaran wilayah.

Melihat gejala yang kurang kondusif bagi tatanan kehidupan bernegara, Lembaga Pertahanan Nasional sempat melontarkan gagasan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) cukup dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. Adapun kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur ditunjuk saja oleh pemerintah pusat.

Tiada Kata Henti
Oleh Anis Matta

Ikhwah… Bisa antum bayangkan bagaimana Rosulullah dan para sahabatnya mempersiapkan Perang Khandaq hanya dengan 6 hari. Perjuangan mereka bukan hanya tiada henti tapi betul-betul memaksimalkan dan totalitas yang tinggi. Dalam 6 hari juga, para sahabat menggali parit dengan lebar 6 meter dan dalam 3 meter untuk menghindari lompatan-lompatan kuda musuh. Antum bisa bayangkan…!!!

Itu adalah kerja yang berat dalam mempertahankan dinullah.

PKS adalah Masa Depan
Oleh Anis Matta

Ustadz Anis Matta memulai dengan “Saya rasa antum tidak perlu taujih, visi misi sudah jelas, kita hanya tinggal menunggu takdir baik kita di 2009.” Takdir bukanlah sesuatu yang kita ciptakan, akan tetapi ia sesuatu yang kita “ikut” ciptakan. Antara kehendak kita yang kita harapkan bertemu dengan kehendak Allah.

Tahun 2009 adalah tahun keajaiban bagi banyak orang. Banyak orang-orang di luar PKS mengatakan 20% terlalu besar untuk PKS. Ikhwah di DPP bilang: “Hanya keajaiban yang buat kita bisa dapat 20%.” Saya bilang, “Maka keajaiban itu harus kita wujudkan 2009 nanti. Bahkan, kalau 20% itu keajaiban, maka kita ingin melampaui keajaiban itu. 20% adalah angka yang harus kita lampaui akhi.”

Comdev Percepat Pendidikan Gratis
-Jawa Pos, 27/02/08-

Sidoarjo – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sidoarjo, penggodok raperda pendidikan, membidik program community development (comdev) perusahaan untuk mengupayakan erwujudnya wajib belajar 12 tahun.

Anggota pansus raperda pendidikan Syarif Muhtarom mengatakan comdev adalah kucuran dana hibah dari perusahaan-perusahaan sebagai bentuk kepedulian pada warga sekitar. Di Sidoarjo, comdev belum terlaksana secara intensif. “Di antara sekitar 1.600 perusahaan, cuma tiga yang melaksanakan,” ujar legislator dari PKS itu.

Dana dari comdev itu, kata Syarif, akan disinergikan dengan kucuran anggaran pendidikan dari APBD 2008. Sebab, di APBD juga tersedia sejumlah bantuan untuk siswa terkait upaya mewujudkan pendidkan gratis. “Dua sumber itu bisa saling menunjnag,” kata Syarif. (sat/roz)

——————————-
Anggaran Pendidikan untuk Siswa
1. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Jenjang Nilai
SD/MI Rp 25 ribu
SMP/MTs Rp 40 ribu
Jumlah Rp 11,5 miliar

Keterangan: diberikan per siswa/ per bulan selama 3 bulan

2. Bantuan Khusus Murid (BKM)
Jenjang Nilai
SMA/MA Rp 65 ribu
Jumlah Rp 2 miliar

Total anggaran BSM-BKM = Rp 13,5 miliar

Sumber: Dinas Pendidikan Sidoarjo

Pemerintah Ancam Kembali ke UU Lama
-Jawa Pos, 27/02/08-

Bila Fraksi Belum Sepakat Bahas RUU Pemilu
JAKARTA – Pembahasan RUU Pemilu Legislatif semakin alot. Partai politik lewat fraksi di DPR berusaha meloloskan kepentingan masing-masing. Hingga dini hari tadi (pukul 00.00), lobi antarfraksi belum menemukan titik temu pada tujuh poin penting.

Dalam situasi jalan di tempat dan ruwet itu, pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta melontarkan jurus untuk kembali ke undang-undang lama, UU No 12/2003 yang menjadi payung hukum Pemilihan Legislatif 2004. Tawaran itu ditujukan untuk tujuh poin yang membuat parpol masih tarik ulur.

Syarat Perseorangan 3-6,5 Persen
-Jawa Pos, 26/02/08-

DPR Ikut Usul Pemerintah
JAKARTA – Tokoh yang ingin maju ke ajang pilkada melalui jalur perseorangan (independen) kini bisa bernapas lega. Panitia Kerja (Panja) revisi terbatas UU No 32/2004 yang akan mengakomodasi calon perseorangan kemarin menyepakati persentase syarat dukungan awal bagi para figur nonparpol tersebut.

“Kami sepakat mengikuti usul pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi II dari FPAN Sayuti Asyathri seusai rapat panja di gedung DPR kemarin (25/2). Pemerintah mengusulkan agar syarat dukungan dibagi menjadi empat kategori berbasis jumlah penduduk.